“So far [pajak e-commerce] sih enggak [berdampak terhadap UMKM], ya. Karena yang dibebankan itu kan terhadap mereka yang omzet tahunan itu di atas Rp500 juta. Kalau yang di bawah itu sih enggak ya [tidak terkena pajak e-commerce],” ujar Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia akan berperan sebagai pemungut pajak atas nama pemerintah. Peran ini, menurutnya, justru membantu menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan adil, tanpa menambah beban bagi pelaku usaha kecil.
“Platform e-commerce juga fungsinya kan sebagai pengumpul pajak dan itu fair, saya pikir. Di atas Rp500 juta kan berarti kan bukan usaha mikro, ya usaha kecil dan menengah. Yang omzetnya di atas itu setahun,” jelasnya.
Berdasarkan PMK 37/2025, pedagang di lokapasar daring (marketplace) akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan. Namun, kewajiban ini hanya berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Pasal 10 ayat (1) huruf a PMK tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pedagang dengan omzet di bawah atau setara Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22.
