Oleh: Fajar Dwi Santoso )*
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk yang berlangsung di Kabupaten Pesawaran pada 24 Mei 2025 lalu, menandai bagaimana fase penting dalam perjalanan demokrasi lokal selama ini.
Momentum tersebut tidak hanya mencerminkan adanya pemenuhan hak konstitusional bagi seluruh warga di Tanah Air, tetapi juga sekaligus menjadi ajang pembuktian atas kematangan politik dan kebesaran hati yang dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menjaga stabilitas sosial.
Proses yang berjalan damai dan tertib selama pelaksanaan PSU memang layak untuk diapresiasi, namun tantangan utama dalam mewujudkan seluruh hal tersebut justru hadir pasca pencoblosan: yakni berkaitan dengan bagaimana menjaga kondusivitas serta menghormati apapun dan bagaimanapun hasil akhir yang telah diumumkan secara resmi tanpa tergelincir dalam polarisasi.
Tokoh masyarakat Pesawaran sekaligus Ketua Harian Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Erlan Syofandi Gelar Suntan Penatih, memandang pelaksanaan PSU sebagai panggung kedewasaan dalam berpolitik. Ia menyoroti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang menjadi perhatian luas, sehingga pelaksanaan di lapangan harus mencerminkan transparansi dan integritas yang tinggi. Dirinya mendorong keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan iklim yang damai serta menjunjung etika demokrasi.
Bagi Erlan, PSU tidak sekadar soal memilih pemimpin. Di dalamnya terkandung tanggung jawab kolektif untuk membuktikan bahwa warga Pesawaran mampu menjalankan demokrasi secara bermartabat.