Sebarkan Pesan Damai: Bersama Hormati Hasil Pemungutan, PSU Berjalan Sukses

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Informasi yang bias dan tidak jelas sumbernya bisa menjadi pemicu konflik horizontal jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, selektivitas dalam menyerap informasi merupakan benteng utama dalam meredam gesekan sosial.

Sebagai tokoh adat, Erlan menegaskan komitmen MPAL untuk menjadi penengah bila muncul potensi konflik di lapangan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif pemilih sebagai indikator kualitas demokrasi.

Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin kuat legitimasi hasil pemilihan tersebut. Ia mendorong warga untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana, memilih figur yang memiliki visi dan integritas demi kemajuan Bumi Andan Jejama. Tak kalah penting, ia mengingatkan para calon untuk menunaikan amanah ketika dipercaya memimpin, serta tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkelanjutan.

Pesan senada disampaikan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang memberikan apresiasi terhadap situasi aman selama proses PSU berlangsung. Ia melihat keterlibatan aktif masyarakat dan kerja sama antarinstansi sebagai faktor penentu kesuksesan pemilu ulang tersebut. Keberhasilan ini mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam merespons dinamika politik. Dalam pandangannya, demokrasi yang sehat harus dilandasi oleh ketenangan, bukan reaktivitas emosional.

Helmy juga mengingatkan pentingnya menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak terpancing oleh informasi yang belum final. Ia menilai bahwa euforia berlebihan dari pihak pendukung calon dapat menimbulkan ketegangan sosial yang tidak perlu. Dirinya menegaskan bahwa kemenangan sejati dalam demokrasi adalah ketika masyarakat tetap bersatu dan tidak terpecah karena perbedaan pilihan politik.

Salah satu komitmen utama kepolisian dalam pelaksanaan PSU adalah menjaga netralitas. Hal tersebut menurut Kapolda adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Netralitas aparat menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan pemilu. Jika terdapat sengketa atau perbedaan pendapat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum yang telah tersedia, bukan dengan tindakan sepihak di ruang publik.

Pos terkait