Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) juga turut mengambil langkah tegas. Dirjen Gakkum, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa KLHK telah menyiapkan tiga instrumen hukum: administratif, pidana, dan perdata, untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tambang di kawasan hutan Raja Ampat.
“Tiga perusahaan terindikasi melakukan kegiatan di kawasan hutan. Dua di antaranya, PT GN dan PT KSM, telah mengantongi izin PPKH dan tengah dievaluasi. Satu perusahaan lainnya, PT MRP, masih berada di tahap eksplorasi tanpa izin kawasan,” ujar Dwi.
Dwi menambahkan bahwa pengawasan awal telah dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan, dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan.