JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait potensi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan konservasi tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang beroperasi di Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan tersebut memiliki izin resmi, evaluasi tetap akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan lingkungan.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di Raja Ampat diawasi secara ketat dan transparan,” ujar Bahlil.