Pemerintah Pastikan Investasi Selaras dengan Konservasi Raja Ampat

Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya forum dialog antarkementerian untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor. Pendekatan whole of government menjadi kunci agar pembangunan ekonomi melalui investasi tidak berbenturan dengan komitmen konservasi. Pemerintah juga memastikan akan mengevaluasi kembali izin-izin pertambangan yang berada di zona sensitif, agar arah pembangunan pariwisata tidak dikompromikan oleh kepentingan sesaat.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menambahkan bahwa potensi wisata alam Raja Ampat memiliki nilai tinggi dalam menarik wisatawan berkualitas—mereka yang bersedia membayar lebih demi pengalaman eksklusif yang berbasis alam dan budaya. Oleh karena itu, menjaga keasrian Raja Ampat menjadi investasi jangka panjang bagi ekonomi lokal dan nasional. Ia berharap kawasan ini tidak diintervensi secara berlebihan agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi utuh dan lestari.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengambil langkah aktif dengan meninjau langsung operasional tambang PT GAG Nikel di Pulau Gag. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa berdasarkan observasi langsung, kegiatan pertambangan di Pulau Gag masih dalam koridor yang aman dan terkelola dengan baik. Laut tetap biru, penghijauan dilakukan, dan reklamasi pascatambang telah berjalan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tidak semua isu yang berkembang di media mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Gubernur Kambu menegaskan bahwa investasi hanya layak dilanjutkan jika membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan lingkungan. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pengelola industri untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dalam bingkai keberlanjutan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan proaktif dalam memastikan bahwa setiap praktik industri benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Gubernur Kambu menyampaikan bahwa tantangan utama adalah memastikan agar keterbatasan kewenangan pemerintah daerah tidak menghambat pengawasan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Raja Ampat sebagai aset nasional yang tidak hanya milik Indonesia, tetapi juga dunia.

Pos terkait