Dengan sistem baru, izin pertambangan tidak lagi sepenuhnya berbasis lelang, melainkan mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha negara dan daerah.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa revisi ini bertujuan memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara lebih merata dan adil.
“Pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk UMKM, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.
Selain itu, dalam revisi UU Minerba, terdapat ketentuan yang memungkinkan organisasi keagamaan memperoleh izin pertambangan. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pemanfaatan sumber daya alam bagi berbagai elemen bangsa.
Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam semakin transparan, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara luas, sehingga pemerataan ekonomi bisa lebih maksimal. //
