Muhammadiyah menekankan agar pengawasan oleh ormas keagamaan efektif, harus ada mekanisme yang jelas dan independen. Tanpa tata kelola yang transparan, pengawasan berisiko hanya menjadi formalitas semata. Dengan aset yang mencapai sekitar US$ 900 juta, Danantara akan mengelola berbagai BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, Pertamina, PLN, dan Telkom.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara guna memastikan keberlanjutan dan transparansi investasi negara.
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” ujar Prabowo.
Tak hanya di sektor investasi, keterlibatan ormas keagamaan juga diperkuat dalam sektor pertambangan nasional melalui revisi Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Revisi ini membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola pertambangan, salah satunya adalah skema baru pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kini lebih inklusif.
