Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Prabowo sudah menyetujui langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Menurut Hashim, ini adalah bentuk komitmen nyata dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, rencana ini akan memperlancar koordinasi antara sektor-sektor terkait yang sebelumnya harus diintegrasikan dalam satu kementerian besar, yaitu PUPR.
Selain sektor perumahan, pembangunan infrastruktur secara umum tetap menjadi tulang punggung pembangunan nasional di era Prabowo-Gibran. Pemerintahan baru bertekad untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ada perbedaan dalam pendekatan yang diambil. Prabowo dan Gibran akan memfokuskan upaya mereka pada daerah-daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan desa-desa terpencil yang sering kali kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif.
Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang lebih baik di daerah-daerah terpencil diharapkan dapat mendorong pergerakan barang dan orang lebih efisien, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Akses yang lebih mudah juga akan membuka potensi investasi di sektor-sektor yang belum tergarap maksimal, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para pengamat politik dan ekonomi. Pieter C. Zulkifli, seorang Pengamat Politik, berpendapat bahwa kebijakan Prabowo-Gibran yang fokus pada infrastruktur akan sangat berdampak pada posisi strategis Indonesia di kancah global. Dia berpandangan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk mampu merespons setiap dinamika global ini dengan kebijakan yang cerdas dan efektif, demi menjaga kepentingan nasional. Menurutnya, kebijakan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur dapat memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.