Oleh: Abil Hasan*
Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan penguatan infrastruktur nasional sebagai salah satu prioritas utama. Rencana ini merupakan landasan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada urbanisasi tetapi juga memperhatikan daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
Salah satu langkah besar dalam penguatan infrastruktur adalah rencana pemisahan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan pemisahan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana membentuk Kementerian Perumahan yang akan fokus pada pengelolaan dan pembangunan rumah rakyat. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mendukung penuh rencana tersebut. Ia menilai bahwa pemisahan ini akan membuat sektor perumahan lebih terstruktur dan fokus, mengingat kompleksitas dalam pengelolaan perumahan.
Program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran merupakan bagian dari strategi besar untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Dari 3 juta unit, 2 juta unit akan dibangun di pedesaan melalui kerja sama dengan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Di sisi lain, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan akan melibatkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk memanfaatkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan sosial.
