“Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka semua sumber daya yang ada itu kepala desa harus mampu memanfaatkan, mengeksplorasi dan mengelola sekaligus mengembangkan potensi kearifan lokal menjadi sumber ekonomi masyarakat,” ujar Imran Duru.
Imran Duru mengingatkan kepada para kepala desa agar dapat mengelola anggaran dengan baik untuk kemajuan pembangunan di desa demi terwujudnya Alor Kenyang, Alor Sehat dan Alor Pintar.
“Saya harap kepala desa jangan cari kaya dengan jabatan yang ada. Tetapi kepala desa harus jadi miskin karena dia urus kesejahteraan masyarakat. Bendahara desa itu kadang hanya dipakai namanya saat pencairan dana di bank. Selanjutnya uang itu kepala desa langsung ambil dan kelola sesuka hati,” tandas Wabup dua periode itu.
Sebelumnya, penegasan yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH, yang menyatakan bahwa kepala desa harus hati-hati mengelola anggaran desa agar tidak berdampak hukum seperti yang dialami beberapa kepala desa.
“Ada oknum kepala desa yang diduga kerjasama dengan oknum kontraktor lalu mulai jual (catut) nama bupati, wakil bupati bahkan nama ketua DPRD sana sini supaya bisa dapat proyek. Saya sudah dapat informasi. Karena itu saya harus beri penekanan agar hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Enny Anggrek.
