“Apalagi kita semua ketahui banyak pedagang yang punya tanggungan hutang pinjaman koperasi untuk membiayai anaknya yang masih sekolah. Hal ini sangat merugikan pedagang karena akan menyebabkan kebangkrutan,” tandas aktivis GEMPPA yang terdiri gabungan OKP nasional maupun lokal di Alor.
Menurut GEMPPA, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagai disebut dalam Pasal 1 Ayat 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha atas yang memenuhi kriteria.
Lahirnya UU ini tidak terlepas dari cita-cita reformasi disektor ekonomi sebagaimana disebutkan dalam TAP-MPR/XVI/1998. Pada Pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama Ekonomi Nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa adanya pengaruh besar dan badan milik negara.
