Dia menyebut, mekanisme pelelangan proyek di ULP itu sampai pada tahapan sanggahan hingga banding. Setelah semuanya sudah selesai barulah kewenangan PPK dalam melakukan fungsi saat pekerjaan mulai berjalan.
Ketika disinggung mengenai unsur pemerataan. Dimana ada perusahaan yang diduga sudah menang tender proyek dengan nilai miliaran rupiah di ULP tetapi masih saja kerja proyek PL pada SKPD, Chris kembali menyebut bahwa proses seleksi di ULP dilakukan secara administratif.
“Proses seleksi itu dilakukan secara administratif. Sehingga kalau ketahuan tumpang tindih ya pasti gugur. Kalau proyek PL itu biasanya dinas tidak memasukkan LPSE. Sehingga darimana kami tahu kalau perusahaan ini kerja sekian paket, apalagi proses ini dilakukan secara manual,” ungkap Chris Djahila. *(Joka)
