Sekda Alor Pimpin Pimpinan OPD Bawa Pernyataan Sikap ke Polres

Seperti pantauan WARTAALOR.COM, para pimpinan OPD datangi Mapolres Alor masing-masing dengan menggunakan mobil dinas. Sebelum diserahkan, pernyataan sikap dibacakan terlebih dahulu oleh Kepala Bagian Hukum Setda Alor Marianus Adang, SH.

Berikut poin-poin pernyataan sikap:

  1. Bahwa penyampaian pernyataan sikap secara terbuka ini tidak bertujuan mengintervensi kerja aparat penegakan hukum dalam melakukan proses penegakan hukum atas kasus penistaan, penghinaan dan penghasutan yang dilakukan oleh saudara Enny Anggrek, SH selaku ketua DPR Alor yang telah dilaporkan Pemeritah Kabupaten Alor dan secara pribadi Drs. Soni O Alelang selaku Setda Alor melainkan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada publik bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar dan sangat bertentangan dengan sistim pemerintahan yang berlaku di RI. Karena itu masyarakat diharapkan tidak terprovokasi dengan hasutan yang tidak bertanggungjawab tersebut.
  2. Bahwa konfrensi pers yang dilakukan oleh saudara Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor diruang kerjanya yang dipublikasikan oleh media online WARTAALOR.COM adalah nyata-nyata perbuatan pidana yang perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat Alor agar kedepan tidak terulang lagi sehingga kasus ini menjadi prioritas penanganannya oleh aparat penegak hukum demi keadilan di Kabupaten Alor.
  3. Bahwa mutasi ASN dalam wilayah Kabupaten Alor merupakan hak mutlak pejabat pembina kepegawaian daerah mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan menejemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pernyataan Enny Anggrek, SH yang menyatakan ASN yang dimutasikan pada malam hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD untuk dipertimbangkan merupakan pernyataan pejabat publik yang keliru dan tidak berlandaskan hukum, karena mutasi ASN tidak perlu diberitahukan untuk dipertimbangkan oleh seorang Ketua DPRD Alor.
  4. Bahwa pernyataan saudara Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor yang telah menuduh pemerintah dalam hal ini Bupati dan Sekda bersama jajarannya melakukan pemufakatan jahat dalam mutasi staf PSN yang menurutnya merupakan upaya pelemahan kinerja adalah suatu kesalahan besar yang dibuat oleh seorang pejabat publik yang dapat berpengaruh pada kestabilan daerah sehingga perlu dipanggil dan diperiksa yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan penyataannya serta membuktikan tuduhan tersebut jika dianggap benar.
  5. Bahwa penghasutan kepada masyarakat Kabupaten Alor untuk melawan kebijakan Pemkab Alor dengan menyatakan, “sebagai Ketua DPRD Alor, saya membuat pernyataan terbuka kepada semua khalayak umum untuk diketahui dan minta dukungan untuk kita lawan pemufakatan jahat ini, yang secara sistimatis hendak mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang fokus mengurusi kepentingan rakyat, merupakan sebuah bentuk hasutan yang secara nyata dan sadar serta dengan sengaja memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai kebijakan pemerintah dan atau melawan kebijakan Pemkab Alor, yang dapat berakibat pada lahirnya kekacauan ditengah masyarakat serta ketidakteraturan hidup. Pernyataan ini juga mengisyaratkan perlawanan terhadap Pemda sehingga pernyataan ini sangat mengganggu sistim pemerintahan RI, dan juga di Kabupaten Alor. Karena itu yang bersangkutan sudah sepatutnya diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Bahwa saudara Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor juga dengan sadar telah menuduh dan memfitnah Sekda Kabupaten Alor lewat pesan Whatsapp pribadi, yang juga disertai dengan intimidasi dan ancaman untuk lapor ke Polisi, sehingga hal ini sangat mengganggu aktivitas kerja Sekda selaku pimpinan administrasi birokrasi di daerah.
  7. Bahwa pernyataan saudara Enny Anggrek selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor sesungguhnya telah mencampuri urusan pemerintah yang bukan menjadi kewenangannya sehingga telah membangun opini masyarakat yang berdampak pada kinerja pemda dan ini patut disesali sehingga perlu disikapi secara tegas untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Alor bahwa yang sebenarnya adalah saudara Enny Anggrek, SH selaku Ketua DPRD Alor lah yang tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam membangun mitra bersama eksekutif, malah menyampaikan pernyataan resmi yang tidak benar dan menuduh pemerintah serta menghasut masyarakat melawan kebijakan Pemda.

Pos terkait