Krisis Etika Publik Melanda Anggota DPRD Alor

Padahal, di zaman serba digital mestinya informasi-informasi public yang berkaitan dengan kinerja Pemda, DPRD dan instansi kedinasan lainnya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Nyatanya, yang dipertontonkan kepada masyarakat hanyalah kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam proses persidangan. Sebagai publik figure dan representasi dari masyarakat, anggota DPRD harus menjaga marwah dan etikanya di depan publik. Karena, tugas dan tanggungjawab anggota DPRD adalah mewujudkan kepentingan masyarakatnya, maka aktualisasinya bukan dengan mempertontonkan kericuhan saat sidang berlangsung.

Saat ini masyarakat hanya membutuhkan peran Pemda dan wakil rakyat untuk memperhatikan kondisi masyarakat di tengah pandemi covid-19. Namun, ada satu hal yang miris untuk kita ketahui bersama, bahwa ditengah krisis akibat pandemi covid-19 pemerintah kabupaten Alor malah berencana untuk membangun kantor baru DPRD Alor dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000. Maka tidak salah jika kita menghadirkan satu anggapan sederhana bahwa “Jika anggota DPRD Alor merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan maka secara otomatis masyarakat pun ikut merasa nyaman dan tentram”.

Mudah-mudahan anggapan tersebut hanya mimpi disiang bolong dan kalaupun memang begitu adanya maka sudah sewajarnya jika masyarakat bersatu dan melakukan aksi protes.

Harapannya, DPRD Alor dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab dengan janji-janji politiknya semasa kampanye serta mampu memposisikan diri sebagai dewan perwakilan rakyat yang profesional dan berintegritas tinggi. Setidaknya semua anggota DPRD Alor mempunyai visi mulia untuk membangun Alor dengan komitmen dan loyalitas tanpa batas. Sudahi pertengkaran, saatnya membangun Alor.

Pos terkait