Krisis Etika Publik Melanda Anggota DPRD Alor

Sebagai masyarakat Kabupaten Alor yang sedang menempuh pendidikan di tanah rantau, kita sebagai generasi muda yang akan mengabdikan diri untuk kemajuan daerah, tidak boleh menutup mata melihat perkembangan daerah sampai sejauh ini. Walaupun tidak berada di tanah kelahiran sendiri, namun setidaknya buih-buih pemikiran kita sebagai generasi terdidik yang sedang menempuh pendidikan tinggi di tanah rantau mesti memberikan sumbangsih pada gerakan yang berorientasi pada kemajuan daerah. Setidaknya perhatian kita kepada daerah berupa pemikiran dan kritik yang konstruktif ialah wujud kasih sayang dan aktualisasi spirit pengabdian kepada daerah tercinta.

Akhir-akhir ini, kita disuguhkan oleh beberapa berita mengenai keributan yang terjadi dalam rapat anggota DPRD Kabupaten Alor. Pada hari Selasa, 5 Mei 2020 kericuhan terjadi saat sidang kode etik 5 anggota DPRD Alor. Selanjutnya, Selasa, 17 November 2020 kericuhan juga terjadi pada saat sidang paripurna DPRD Alor pembahasan RAPBD Kabupaten Alor berlangsung. Dan yang terbaru, kericuhan  terjadi pada Rabu, 27 Januari 2021 pada saat sidang paripurna pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD kepada Pemerintah yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRD.

Berdasarkan beberapa berita kericuhan anggota DPRD Alor diatas, maka sebagai generasi muda yang peduli, kita harus menanggapinya secara serius. Seyogyanya, masyarakat juga perlu khawatir dan curiga dengan gerak-gerik perwakilannya yang duduk manis di Gedung DPRD Kabupaten Alor. Sebab, pada saat pemilihan umum berlangsung, suara rakyatlah yang menentukan siapa yang pantas duduk di kursi empuk sebagai anggota dewan yang katanya “terhormat”.  Kekhawatiran dan kecurigaan masyarakat harus diorientasikan pada kinerja dan etika public anggota DPRD Alor sebagai representasi masyarakat.

Persoalan pokoknya ialah sejauh mana anggota DPRD Alor mendengar aspirasi masyarakat dan diperjuangkan dalam sidang DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena, anggota dewan adalah representasi dari masyarakat yang harus mendengar tuannya. Sejauh ini, apakah masyarakat juga pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik? Padahal masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari semua kebijakan publik. Artinya bahwa, jangan sampai masyarakat hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum saja, dan setelah terpilih mereka malah sibuk bagi-bagi jabatan atau mutasi lawan politik.
Disisi lain, terdapat keterbatasan untuk mengakses informasi-informasi publik melalui website resmi Pemda dan instansi-instansi kedinasan lainnya.

Pos terkait