Oleh: Zulfikar Borneo*
Keputusan Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lebih dari sebulan merupakan langkah berani yang menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan ibu kota baru Indonesia. Mulai 10 September lalu hingga 19 Oktober 2024, Presiden akan menjalani berbagai tugas kenegaraan di IKN. Hal ini memberikan pesan kuat bahwa fasilitas di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sudah siap digunakan.
Kantor presiden yang akan digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama ini juga menjadi sinyal positif bagi kelanjutan proyek IKN, terutama dalam upaya mewujudkan kota masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan modern. Pada periode ini, Presiden Jokowi tidak hanya akan berkantor, tetapi juga melaksanakan berbagai tugas pemerintahan, termasuk rapat kabinet dan kunjungan kerja ke daerah-daerah lainnya.
Keputusan Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN tentunya didukung oleh kesiapan infrastruktur yang memadai. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan fasilitas di IKN sudah lebih siap dibandingkan pada upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus lalu. Fasilitas yang telah selesai antara lain Istana Negara dan Istana Garuda, yang siap menjadi pusat kegiatan kenegaraan layaknya Istana Merdeka di Jakarta.
Salah satu proyek besar yang dipercepat pengerjaannya adalah Bandara IKN. Dengan landasan pacu sepanjang 2.200 meter, bandara ini sudah dapat didarati oleh pesawat, mempermudah akses masuk bagi Presiden dan tamu negara. Kesiapan bandara ini merupakan langkah strategis dalam mendukung mobilitas, tidak hanya bagi para pejabat, tetapi juga bagi logistik dan proyek-proyek pembangunan di IKN.