Kalabahi, wartaalor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan mantan narapidana (napi) korupsi ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46P/HUM/2018.
Eks napi korupsi dibawah 5 tahun penjara yang maju calon legislatif, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya perlu membuat keterangan pernah dipenjara sebagai syarat administratif pencalonan. Selain itu, yang bersangkutan menyampaikan kepada publik melalui media lokal atau nasional bahwa pernah dipenjara atas kasus tersebut. Bukti pemberitaan disertai dengan surat keterangan dari pemimpin redaksi media tersebut.
Berkaitan dengan itu, Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ade Dharma H. Massa menyampaikan dirinya pernah dipidana. Ade Dharma H. Massa tersandung kasus korupsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut (ABAL) tahun 2012. Proyek itu anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Alor tahun 2011.
