JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Kebijakan yang telah melalui pembahasan selama 18 tahun ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, serta memulihkan hak masyarakat yang terdampak tindak kejahatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan panjang yang dijalankan berdasarkan mekanisme legislasi. Ia memastikan keputusan DPR bukan didorong tekanan pihak tertentu, melainkan melalui tahapan yang telah dipersiapkan secara matang.
“Setelah menempuh perjalanan pembahasan selama 18 tahun di DPR, rancangan undang-undang ini akhirnya dapat diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang,” kata Puan.
Puan menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tersebut turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat, konsultasi publik, serta kunjungan kerja ke berbagai wilayah. Seluruh masukan kemudian dikaji untuk memastikan aturan baru tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.