UU Perampasan Aset Disahkan, Instrumen Penegakan Hukum Semakin Kuat

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang setelah tertunda selama 18 tahun. Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan aturan tersebut. Setelah seluruh peserta menyatakan sepakat, palu sidang diketuk sebagai tanda disahkannya undang-undang.

Dalam rapat tersebut, Puan mengingatkan bahwa proses penyusunan regulasi ini telah melewati perjalanan panjang. Ia menegaskan bahwa pengesahan bukan merupakan akibat tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun, tetapi hasil dari pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur.

“Rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun berada di DPR. Hari ini akhirnya kita dapat mengambil keputusan untuk menetapkannya sebagai undang-undang,” ujar Puan.

Ia menjelaskan, pembahasan telah mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), 15 kunjungan kerja ke berbagai provinsi, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan. DPR juga melakukan kajian dan evaluasi untuk memastikan ketentuan baru tidak berbenturan dengan peraturan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Pos terkait