Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

Perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku melalui tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Ruang lingkupnya mencakup hasil kejahatan korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan berbasis teknologi informasi.

Habiburokhman mengingatkan bahwa penerapan kewenangan tersebut harus disertai pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

“Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi alat kepentingan politik, tindakan pemerasan, ataupun sarana penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia berharap regulasi tersebut mampu mempercepat pemulihan keuangan negara sekaligus mengembalikan hak para korban dengan tetap melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Pengesahan UU Perampasan Aset pun diharapkan menjadi momentum memperkuat penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan konsisten dalam memberantas korupsi di Indonesia. (*)

Pos terkait