“Keputusan pengesahan hari ini bukan muncul akibat tekanan ataupun paksaan, tetapi merupakan hasil dari tahapan pembahasan yang telah dijalankan secara maksimal,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi ini dibutuhkan untuk mengatasi belum maksimalnya pengembalian kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana. Menurutnya, pemberantasan kejahatan harus mencakup upaya memulihkan aset, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya.
Dalam pembahasannya, DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyempurnakan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal. Pengaturan tersebut mencakup perlindungan hak asasi manusia, mekanisme perampasan yang terukur, transparansi pengelolaan aset, serta pemulihan kerugian secara adil.