Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan Pengadaan Ternak Babi yang Diduga Melibatkan Oknum Pendamping Desa Sampai ke Akar

Ilustrasi ternak babi

KALABAHI, WARTAALOR.COM — Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya untuk program ketahanan pangan berupa pengadaan bibit ternak babi dan kambing, terus menjadi sorotan masyarakat.

Penelusuran di sejumlah desa selama periode 2024–2026 menemukan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari dugaan ketidaksesuaian jumlah ternak yang direalisasikan, dugaan kemahalan harga, hingga dugaan keterlibatan oknum pendamping desa dan supplier dalam proses pengadaan.

Sejumlah warga dan warganet meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Desa Margeta, Kecamatan Abad Selatan. Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Margeta mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan 100 ekor bibit ternak babi.

Namun, berdasarkan keterangan Ketua BPD Desa Margeta, Ananias Litbagai, pada 3 Agustus 2026, jumlah ternak yang diterima masyarakat penerima manfaat disebut hanya sekitar 64 ekor.

Pengadaan tersebut disebut dilakukan melalui supplier bernama Buce.

Jika terdapat perbedaan antara jumlah ternak yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan jumlah yang benar-benar diterima masyarakat, kondisi tersebut dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, bukti pembayaran, berita acara serah terima, serta pengecekan fisik kepada para penerima manfaat.

Persoalan serupa juga menjadi sorotan di Desa Tanglapui Timur, Kecamatan Alor Timur.

Bacaan Lainnya

Pada tahun 2025, pemerintah desa mengalokasikan anggaran sekitar Rp167 juta untuk pengadaan ternak babi jenis Duroc.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah ternak yang direalisasikan dan dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat disebut hanya 11 ekor.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga pengadaan, terlebih jika jumlah ternak yang diterima masyarakat dibandingkan dengan nilai anggaran yang tersedia.

Pengadaan ternak babi di desa tersebut juga disebut menggunakan supplier bernama Buce.

Besarnya nilai anggaran dibandingkan dengan jumlah ternak yang disebut direalisasikan membuat masyarakat meminta agar dilakukan audit dan pemeriksaan secara terbuka untuk mengetahui harga satuan ternak, biaya transportasi, pajak, keuntungan penyedia, serta komponen biaya lainnya.

Pos terkait