KUPANG, WARTAALOR.COM — Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Michael Feka, menilai langkah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Alor, Mohammad Nurssitias, yang meminta para kepala desa yang mengadakan program Penerangan Jalan Umum (PJU) agar membawa unit lampu ke kantor Kejaksaan Negeri Alor untuk diperiksa, berpotensi menimbulkan risiko hukum maupun kerusakan teknis pada fasilitas tersebut.
Menurut Michael Feka, tindakan pemindahan unit PJU dari lokasi pemasangan ke kantor kejaksaan dapat dianggap kurang tepat karena berpotensi merusak komponen dan panel lampu yang telah terpasang di lapangan.
“Tindakan ini berisiko menyebabkan kerusakan pada komponen dan panel, serta menambah beban biaya bagi kepala desa, mengingat kondisi geografis Alor,” ungkap Michael Feka kepada wartawan, Minggu (10/5/2026).
Dikutip dari Victory News, Michael menjelaskan, pemeriksaan terhadap proyek pengadaan PJU seharusnya dilakukan langsung di lokasi pemasangan agar kondisi riil proyek dapat dilihat secara objektif oleh penyelidik maupun auditor.
Selain berpotensi menambah biaya transportasi dan pembongkaran, pemindahan unit lampu dinilai dapat mengaburkan kondisi sebenarnya di lapangan dan memengaruhi kualitas pembuktian dalam proses penyelidikan.
“Pemeriksaan langsung oleh jaksa dan tim auditor di lokasi proyek akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan efisien, serta menghindari gangguan terhadap keberlangsungan proyek yang telah dijalankan,” ujar Michael Feka yang juga kerap menjadi saksi ahli hukum pidana dalam berbagai persidangan.
Ia menambahkan, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu mengedepankan prinsip keadilan dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian baru terhadap pihak yang belum tentu bersalah.
“Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk menegakkan prinsip keadilan tanpa memberatkan pihak-pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pendekatan langsung di lapangan menjadi pilihan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku,” katanya.
