Pakar Hukum Unwira Kupang Tegaskan Langkah Kajari Alor Minta Kades Bawa Unit PJU Berisiko dan Kurang Tepat

Doktor Ilmu Hukum Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr Mikhael Feka | Foto Dok

“Dengan ini kami minta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Alor yang melaksanakan pengadaan lampu pada tahun 2022–2024 agar dapat membawa unit lampu per tahun dari masing-masing desa untuk diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Alor.”

Kajari Alor juga meminta agar setiap unit lampu yang dibawa diberi penanda berupa nama desa, tahun pekerjaan, dan nama penyedia atau supplier.

Kuasa Hukum UD Tetap Jaya Minta Surat Dipertimbangkan Kembali

Salah satu supplier pengadaan lampu PJU tersebut adalah Maria Bernadeta Yuni selaku Direktris UD Tetap Jaya. Ia diketahui telah dimintai keterangan oleh penyelidik Kejari Alor.

Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara dan Mediator Fransisco Bernando Bessi & Partners, pihak UD Tetap Jaya telah melayangkan surat kepada Kajari Alor agar mempertimbangkan kembali instruksi pembongkaran dan pemindahan unit lampu tersebut.

“Inti dari surat kami adalah menggugah teman-teman penyidik terkait surat tersebut. Karena apabila seluruh tiang lampu yang sudah dipasang dua tahun lalu dibongkar dan dibawa, pertanyaan kritisnya adalah apakah mereka memahami dampak hukum dari pembongkaran itu di kemudian hari,” ujar Fransisco kepada wartawan di Kupang, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Fransisco, proses pembongkaran PJU tidak dapat dilakukan sembarangan karena melibatkan sejumlah komponen teknis yang membutuhkan tenaga ahli.

“Komponen dari tiang-tiang ini terdiri dari tiang penyangga, panel, dan komponen lainnya yang harus dibongkar oleh ahli khusus agar tidak rusak. Jika pembongkaran ini terus dipaksakan, maka potensi kerugian justru bisa timbul dari tindakan tersebut,” katanya. (*)

Bacaan Lainnya

Pos terkait