KALABAHI, WARTAALOR.COM – Direktris UD Tetap Jaya, Maria Bernadeta Yuni atau yang akrab disapa Ibu Yuni, kembali mempertanyakan profesionalisme Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor dalam menangani kasus dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa (DD) di Kabupaten Alor. Ia menilai terdapat perlakuan yang tidak adil dan terkesan diskriminatif terhadap dirinya sebagai salah satu penyedia kegiatan dana desa.
Ibu Yuni mengungkapkan bahwa sejak awal penanganan kasus tersebut, dirinya merasa menjadi target utama dalam proses penyelidikan. Ia menduga ada kejanggalan dalam proses yang berjalan, termasuk adanya dugaan konspirasi atau permufakatan antara aparat penegak hukum (APH) dengan pihak tertentu.
“Saya merasa ada perlakuan yang tidak adil dalam penanganan kasus ini. Sejak awal kami sudah mempertanyakan peran salah satu penyedia bernama Muklis, tetapi sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi dari Kejari Alor,” ujar Ibu Yuni kepada wartawan, seperti dalam berita Media Kupang, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, hal yang paling krusial adalah peran Muklis yang dinilai tidak lazim dalam proses penyelidikan. Ia menyebut Muklis yang merupakan kompetitor usaha justru diberi peran untuk membagikan surat pemanggilan pemeriksaan kepada para penyedia.
“Saya heran, Muklis sebagai kompetitor kami justru diberi peran membagikan surat pemanggilan pemeriksaan kepada kami. Apakah Muklis pegawai Kejaksaan atau Kejari Alor sudah tidak memiliki SDM lagi,” tegasnya.
Ibu Yuni juga mengaku memiliki sejumlah informasi terkait dugaan peran Muklis dalam proses yang berlangsung di Kejari Alor. Ia menyebut ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pihak-pihak yang bekerja sama dengan Muklis akan merasa aman dalam urusan dengan aparat penegak hukum.
“Ada informasi yang berkembang bahwa jika bekerja sama dengan Muklis maka urusan di APH aman. Informasi ini nantinya akan dibuka oleh kuasa hukum kami pada waktu yang tepat,” ungkapnya.
