Memo Bupati Alor yang Dibuat Pejabat Eselon II Diduga Melanggar Ketentuan Tata Naskah Dinas

Kantor Bupati Alor

KALABAHI, WARTAALOR.COM – Dugaan pembuatan memo Bupati Alor oleh oknum pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat di media sosial.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa seorang pejabat eselon II di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga sering membuat memo mengatasnamakan Bupati Alor tanpa sepengetahuan kepala daerah. Dugaan tersebut memicu polemik karena dianggap melanggar sistem hirarki pemerintahan dan tata naskah dinas.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yohanes Tuban Helan, dalam rilis media beberapa waktu lalu menegaskan bahwa jika memo Bupati dibuat oleh pejabat eselon II, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar sistem pemerintahan.

Menurut Yohanes, dalam sistem pemerintahan daerah, tugas dan kewenangan Bupati hanya dapat dilimpahkan secara berjenjang sesuai hirarki pemerintahan.

“Secara sistem pemerintahan, tugas seorang bupati bisa dilimpahkan kepada wakil bupati jika bupati berhalangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sekalipun ada penugasan dari bupati, kepala dinas atau pejabat eselon II tidak bisa secara langsung mewakili bupati dalam urusan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

“Secara struktur, bupati berhalangan digantikan oleh wakil bupati, jika wakil juga berhalangan digantikan oleh sekretaris daerah. Harus mengikuti hirarki pemerintahan,” tegas Yohanes, dikutip dari media victorynews.id.

Yohanes juga menilai, apabila memo dibuat oleh kepala dinas tanpa kewenangan yang jelas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sistem dan etika pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“Melanggar sistem, harusnya dibuat oleh wakil bupati. Harus mengikuti hirarki pemerintahan,” tandasnya.

Pos terkait