Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November 2025, pembangunan rumah subsidi telah mencapai lebih dari 980 ribu unit di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta sinergi antara pengembang swasta dan BUMN yang semakin kuat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan program rumah subsidi tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan.