KALABAHI, WARTAALOR.com – Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, NTT menemukan ada selisih anggaran belanja (gaji) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor yang nilainya tidak sedikit yaitu mencapai Rp 68.840.527.492,54. Besaran anggaran tersebut ditemukan Fraksi Demokrat setelah melakukan analisis terhadap dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.
Fraksi Demokrat kemudian menyampaikan hal itu melalui naskah Pendapat Akhir yang dibacakan oleh Naboys Tallo, S.Sos dihadapan peserta Sidang Paripurna DPRD Alor terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, serta dua buah ranperda lainnya, Senin, (20/9/21).
Menurut Naboys, berdasarkan data dukung belanja pegawai yang dimasukkan pemerintah selaku eksekutif, Fraksi Demokrat kemudian melakukan analisis dan ditemukan hasil sebagai berikut;
Bahwa laporan realisasi APBD untuk periode 30 Juni 2021, tercatat belanja pegawai keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 14 bulan (termasuk tunjangan hari raya, pembayaran gaji 13) sebesar Rp 351.690.060.213,01. Anggaran itu kemudian dikurangi dengan realisasi 8 bulan yang sudah berjalan berarti baru terpakai Rp 161.628.304.411,7.
Sisa belanja pegawai setelah terjadi pengurangan, demikian Naboys adalah sebesar Rp 190.061.755.801,31. Padahal kalaulah perhitungan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran yang hanya 6 bulan, maka sisa anggaran seharusnya adalah Rp 121.221.228.308,78 dan bukan Rp 190.061.755.801,31.
Sehingga atas analisis tersebut, terdapat selisih anggaran belanja pegawai yang tidak digunakan hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp 68.840.527.492,54.
Naboys menandaskan, terhadap selisih anggaran yang tidak masuk akal itu, seharusnya pemerintah lebih teliti dalam menetapkan belanja pegawai dengan memperhatikan berbagai kebijakan kepegawaian sesuai perhitungan yang realistis.
Anggota DPRD Alor tiga periode ini menyarankan agar kelebihan belanja pegawai sebagaimana temuan Fraksi Demokrat diatas, dipertimbangkan jika boleh dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ruas jalan Bukapiting – Apui, Malaipea – Apui maupun ruas jalan lainnya yang rusak parah.
“Selain jalan juga bisa dilakukan pekerjaan normalisasi sungai maupun kerusakan infrastruktur lainnya yang ditimbulkan akibat badai Seroja dan juga kebutuhan masyarakat lainnya yang terkena dampak Covid-19,” ungkap Naboys.
