Terhadap kelebihan anggaran belanja pegawai itu, lanjut dia, Dinas Keuangan beralasan yang tidak masuk akal.
“Dinas Keuangan bilang bahwa itu diakibatkan karena pemotongan pajak OPD yang terlalu besar, ini kan aneh,” timpal Naboys sembari menambahkan saat Dinas Keuangan memberikan jawaban itu saya sudah menduga bahwa ini ada hal-hal yang tidak beres.
Menurut Naboys, pihaknya juga sudah meminta rekapan belanja pegawai di setiap OPD secara terperinci, seperti satu OPD yang jabatan eselon dua tentu satu orang dengan gaji pokok dan tunjangan secara keseluruhan begitu juga eselon 3 dan seterusnya. Namun permintaan itu tidak dilayani OPD.
Dia berharap agar pada pendapat akhir fraksi itu Bupati Alor Drs. Amon Djobo bisa menjawab dengan baik, tetapi jawaban bupati tidak sesuai dengan yang kami harapkan.
“Kami punya hak untuk melakukan pengawasan tetapi jawaban bupati yang kami harapkan sama sekali tidak menyentuh persoalan belanja gaji pegawai yang kami angkat. Kami ingin ada jawaban bupati bila yang kami sampaikan itu salah silahkan dikasih jawaban dengan data dukung. Tetapi kalau tidak ada jawaban maka patut dicurigai,” tegas Naboys sembari menambahkan bahwa kalaulah selisih anggaran belanja pegawai Rp 68.840.527.492,54 itu masuk sebagai belanja operasional OPD, maka apakah sudah terinput dalam SIPD atau tidak..?.
Pada Pendapat Akhir Fraksi itu, lanjut Naboys, Demokrat juga singgung terkait hibah tanah kepada PT. Pertamina (Persero). Dimana Bupati Alor Amon Djobo sesuai penjelasan pada Sidang Paripurna sebelumnya mengatakan bahwa hibah tanah sudah sesuai regulasi tetapi tidak menyebutkan regulasi apa yang menjadi dasar pijak pemerintah melakukan hibah.
Sehubungan dengan hibah tanah itu, Bupati Amon Djobo juga telah mengakui bertemu pihak Pertamina pusat di Hotel Borobudur Jakarta tahun 2018 silam. Namun Fraksi Demokrat akan tetap pada komitmen yaitu menolak hibah tanah karena tidak melalui mekanisme persidangan di DPRD Kabupaten Alor.
Fraksi Demokrat, kata Naboys, juga mendorong sikap pemerintah yang ditunjukkan Bupati Amon Djobo dengan melaporkan Fraksi Demokrat ke polisi terkait permasalahan itu. Dengan begitu, permasalahan ini akan menjadi terang benderang untuk diketahui masyarakat Kabupaten Alor.
Tentang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp 521.037.000 kepada pemerintah dan terakomodir dalam Perubahan APBD tahun 2021, demikian Naboys, Fraksi Demokrat juga tetap berpendapat bahwa terhadap hal ini pemerintah juga tidak memberikan landasan hukum yang merujuk dalam mengakomodir dana tersebut. ***(joka)
