Naboys Tallo saat di wawancarai Wartawan menjelaskan, pertama kali Fraksinya temukan kalau ada selisih anggaran belanja pegawai, sempat menjadi polemik saat masih pembahasan di tingkat komisi bersama OPD selaku mitra.
“Yang kami temukan dalam dokumen induk, yaitu dokumen RAPBD tahun 2021 itu ada OPD – OPD yang belanja pegawainya, pada saat penetapan APBD murni sudah dipasang targetnya 14 bulan dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan. Pagu anggaran itu sudah termasuk estimasi 2,5 persen sebagai antisipasi bila terjadi kenaikan pangkat bagi pegawai dan lainnya, dan itu kewenangan yang sudah negara atur. Tetapi setelah masuk pada perubahan RAPBD anggaran belanja pegawai justru mengalami penambahan yang tidak wajar,” tandas Naboys.
Dia melanjutkan, pembengkakan anggaran belanja pegawai hampir terjadi di seluruh OPD, bahkan ada OPD yang nilainya besar seperti Dinas Pendidikan sebesar Rp 143.848.738, Dinas Perumahan Rp 390.526.000 dan masih banyak OPD lainnya. Sementara itu, demikian Naboys, ada juga OPD yang justru mengalami pengurangan belanja pegawai hingga ratusan juta rupiah. Seperti terjadi pada Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) yang terjadi pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 526.726.000.
“Inikan aneh..pertanyaannya, pada OPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran itu… apakah ada penerimaan ASN di tahun 2021..? Ataukah ada mutasi ASN secara besar-besaran masuk ke OPD yang bersangkutan..? ataukah ada mutasi ASN dari kabupaten lain masuk ke kabupaten Alor..? Kan tidak ada..,” tanya Naboys.
Menurut Naboys, bahwa yang kita tahu tentang mutasi ASN itu hanya terjadi pada beberapa OPD tertentu dan tidak secara gerombolan. Misalnya, ada ASN yang dimutasi masuk ke OPD sekitar 6 atau 7 orang, maka kisaran penambahan anggaran itu harusnya Rp 20 sampai 30 juta, dan itu masuk akal. Tetapi kalau sudah melampaui ratusan juta pada satu OPD, tegas Naboys, itu patut diduga.
“Sehingga kami Fraksi Partai Demokrat mengejar OPD yang bersangkutan. Kami tanya kenapa anggaran belanja pegawai yang sudah ada di murni sekian, tetapi saat di perubahan dilakukan penambahan. Padahal belanja pegawai itukan rill dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Bahkan anehnya, OPD yang bersangkutan tidak tahu alokasi anggaran yang terjadi baik penambahan maupun pengurangan itu. Mereka hanya mengatakan bahwa yang tahu itu dinas keuangan, itu kan lucu,” tegas legislator perempuan asal Dapil 3 Pulau Pantar itu.
Dia menguraikan kalau ada OPD yang mendapat pengurangan belanja pegawai juga patut dipertanyakan. Apakah dalam OPD tersebut terjadi kematian ASN secara berjamaah atau ada pensiun berjamaah? Sehingga terjadi pengurangan belanja pegawai yang begitu besar.
“Ini awal mula dari refocusing anggaran APBD murni tahun 2020 dengan budget 4 miliar lebih,…. yang membuat kami bertanya-tanya apakah refocusing itu langsung pada Dinas Keuangan atau Dinas Keuangan hanya berikan kewenangan kepada OPD masing-masing untuk melakukan refocusing. Tetapi jawaban Dinas Keuangan bahwa kami memberikan kewenangan kepada OPD tetapi khusus belanja pegawai di OPD itu tidak dapat diganggu gugat….,” ungkap Naboys.
