Oleh Aristha Yuliarsih )*
Langkah strategis pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih patut diapresiasi sebagai salah satu ikhtiar besar untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini bukan sekadar administrasi kelembagaan, melainkan sebuah gerakan pemberdayaan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan semangat untuk membalik arus pembangunan dari pusat ke daerah, dari kota ke desa, dari atas ke bawah.
Desa selama ini sering kali hanya menjadi pelengkap dalam peta pembangunan nasional, padahal potensinya sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional dengan produksi padi mencapai 31,10 juta ton pada tahun 2024. Di samping pertanian, sektor perikanan, perkebunan, serta industri kreatif seperti tenun, batik, dan pangan lokal juga menyimpan potensi luar biasa. Namun sayangnya, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal akibat berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya akses ke pasar, rendahnya literasi keuangan, serta praktik ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat desa.
Dalam konteks inilah koperasi hadir sebagai instrumen penting untuk memotong mata rantai distribusi yang timpang dan menguntungkan tengkulak semata. Koperasi memungkinkan para petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa untuk mendapatkan harga jual yang lebih layak dan adil. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik desa, dengan memberikan akses modal yang mudah, pelatihan yang relevan, pendampingan usaha, serta membuka konektivitas ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa koperasi yang dibentuk harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip demokrasi ekonomi harus menjadi jiwa dalam setiap aktivitas koperasi, di mana anggota menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Budi Arie juga menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga motor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Ini penting, mengingat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa peningkatan kapasitas manusia yang menjalankannya.
