Oleh: Dewi Anggi Permata*
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa secara merata. Dengan target pembentukan 80.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, kebijakan ini tak hanya merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan kemandirian desa menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui koperasi ini, desa-desa yang sebelumnya berperan sebagai basis produksi akan bertransformasi menjadi simpul distribusi dan pusat layanan ekonomi. Setiap koperasi diwajibkan mengelola tujuh unit usaha inti, mulai dari kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, cold storage, hingga sarana logistik. Diversifikasi unit usaha ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi yang luas, tetapi juga menjawab langsung kebutuhan dasar masyarakat desa. Dalam konteks ini, koperasi bukan semata entitas ekonomi, melainkan institusi sosial yang menumbuhkan solidaritas dan kemandirian komunitas.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Julianto menyebut bahwa koperasi ini berpotensi menghasilkan keuntungan hingga 90 persen dari unit-unit usaha yang dikelola secara profesional. Tentu saja, potensi ini akan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola koperasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, pelatihan dan penguatan SDM berbasis digital yang digagas oleh Kementerian Koperasi menjadi fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas koperasi.
