Prabowo Dorong Penanganan Karhutla Berkelanjutan, Pengawasan Korporasi Diperketat

“Setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas Kristomei dalam pemaparan mengenai pengembangan sistem pelacakan karhutla.

Penanganan karhutla turut diarahkan pada pemulihan ekosistem melalui kewajiban rehabilitasi kawasan dan penegakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut mencegah kebakaran, tetapi juga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Melalui penindakan tegas, pengawasan korporasi, dan pemulihan kawasan terdampak, pemerintah mendorong pengendalian karhutla yang lebih menyeluruh. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kelestarian hutan serta mencegah kebakaran berulang. (*)

Pos terkait