Memperluas Sekolah Rakyat, Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Sekolah Rakyat hadir untuk mencegah anak-anak mewarisi kemiskinan orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa negara berupaya menjemput, mendampingi, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin sejak jenjang sekolah dasar agar mereka dapat mengembangkan cita-cita dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Urgensi program ini terlihat dari masih besarnya tantangan kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2026 yang disampaikan Agus Jabo, terdapat sekitar 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia, sementara sekitar 4,1 juta anak tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Ketika anak harus membantu orang tua bekerja, menghadapi keterbatasan biaya sekolah, atau tinggal jauh dari fasilitas pendidikan, kesempatan mereka untuk menyelesaikan pendidikan menjadi semakin kecil.

Sistem pendidikan berasrama yang diterapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu jawaban atas hambatan tersebut. Selain menyediakan akses belajar, model ini memungkinkan peserta didik memperoleh pendampingan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembinaan karakter, dan pengembangan keterampilan dalam lingkungan yang lebih terstruktur.

Namun, perluasan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang dibangun atau peserta didik yang diterima. Kualitas pendidikan harus menjadi ukuran utama, sebab fasilitas yang memadai tidak akan menghasilkan perubahan berarti tanpa tenaga pendidik kompeten, kurikulum relevan, serta proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan setiap anak.

Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menilai optimalisasi Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian bersama agar tujuan pemerataan pendidikan benar-benar tercapai. Ia menekankan bahwa keberhasilan program harus dilihat dari kesiapan fasilitas, kualitas pembelajaran, kecukupan tenaga pendidik, serta keberlanjutan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Pos terkait