Menurutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan dasar penghitungan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Badiul juga mengemukakan pentingnya pendekatan yang berbeda antardaerah. Wilayah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL membutuhkan perhatian tersendiri dibandingkan daerah yang tingkat upahnya telah mendekati kebutuhan hidup layak.
“Sementara daerah dengan upah mendekati KHL mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan tidak selalu berarti menerapkan persentase kenaikan yang sama di seluruh wilayah.