Langkah pemerintah mendapat apresiasi dari Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Partai Gerindra, Efrain Yerry Tawalujan. Yerry mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap korporasi menunjukkan keseriusan negara dalam menghadapi kerusakan lingkungan. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku adil, termasuk terhadap perusahaan besar yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan hutan.
Yerry juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pembekuan izin tidak boleh menjadi akhir penyelesaian persoalan. Pemerintah perlu memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pemulihan ekosistem, sementara aparat penegak hukum harus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana apabila ditemukan bukti yang memadai.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kehutanan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah perusahaan yang dikenai sanksi. Ukuran lain adalah menurunnya kejadian kebakaran, membaiknya kondisi kawasan terdampak, serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan terhadap pemegang konsesi perlu diperkuat melalui pemeriksaan berkala, pemantauan kawasan rawan kebakaran, dan evaluasi pelaksanaan kewajiban lingkungan. Pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit dapat membantu mendeteksi titik panas lebih dini, tetapi harus disertai verifikasi lapangan dan respons cepat dari instansi terkait.
Transparansi penting. Informasi mengenai status perizinan, hasil pengawasan, perkembangan penegakan hukum, dan pelaksanaan pemulihan lingkungan perlu disampaikan terbuka. Keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut mengawasi sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kesungguhan pemerintah dalam melindungi kawasan hutan.
Di sisi lain, pengelolaan hutan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat sekitar hutan, dan dunia usaha. Masyarakat perlu memperoleh ruang partisipasi dalam pengawasan serta pencegahan kebakaran. Sementara itu, perusahaan harus menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab operasional, bukan sekadar kewajiban administratif.