Selain proses pidana, pemerintah juga melakukan pengawasan dan penindakan administratif. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar dalam wilayah konsesi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Dudung meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pendataan maupun pemeriksaan, tetapi harus menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas.