Menurut Agustina, penambahan dapur tidak hanya mengejar perluasan jangkauan program. BGN juga memastikan kesiapan fasilitas, tenaga kerja, serta proses produksi dan distribusi makanan. Setiap SPPG yang diaktivasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan,” jelasnya.
Perluasan ini melanjutkan aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi yang diinisiasi pada Oktober 2026. Pemerintah memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Sasaran layanan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri pesantren.