Perhatian khusus diberikan kepada kawasan gambut karena kebakaran di wilayah tersebut sering kali sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan asap dalam waktu panjang. Keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini juga terlihat melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penanganan perkara karhutla oleh kepolisian mencakup pelaku perorangan maupun korporasi. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 13 kepolisian daerah telah menangani 286 laporan polisi terkait perkara karhutla yang melibatkan perorangan.
Luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 5.856 hektare, sementara jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka mencapai 243 orang. Suyudi menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penetapan tersangka, tetapi juga menjadi peringatan bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Penegakan hukum terhadap individu perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki wilayah konsesi. Korporasi harus memastikan seluruh kewajiban perlindungan lingkungan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, termasuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran, membangun sistem deteksi dini, menyiapkan personel penanggulangan, serta menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan perizinan. Pemeriksaan terhadap perusahaan menjadi penting agar tanggung jawab menjaga kawasan hutan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga melekat pada setiap pihak yang memperoleh izin pemanfaatan lahan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan tegas perlu dilakukan tanpa membedakan skala usaha maupun kepentingan ekonomi yang terlibat.
Selain penindakan, pemulihan kawasan yang mengalami kebakaran juga menjadi bagian penting dalam kebijakan perlindungan lingkungan. Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak menegaskan bahwa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang terbakar tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Wilayah tersebut harus dikembalikan sesuai fungsi awalnya melalui proses penghutanan kembali. Barita menekankan bahwa kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengubah peruntukan kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan maupun konservasi.