Pendekatan humanis bukanlah bentuk pengurangan ketegasan negara dalam menghadapi gangguan keamanan. Sebaliknya, pendekatan tersebut memperkuat legitimasi pelaksanaan tugas aparat melalui tindakan yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Ketegasan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan, sementara komunikasi dan langkah persuasif membuka ruang penyelesaian persoalan secara damai. Perpaduan keduanya menjadi modal penting dalam membangun stabilitas keamanan yang berkelanjutan di wilayah Papua.
Dukungan terhadap upaya pemerintah juga perlu diwujudkan melalui penguatan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, serta tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Kapolda Papua Barat Daya Brigadir Jenderal Hengki Haryadi menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, koordinasi yang terarah diperlukan agar setiap unsur dapat menjalankan tugas secara selaras, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Semangat kolaborasi tersebut terlihat dalam kegiatan gabungan Kodim 1702/Jayawijaya dan Polres Jayawijaya di Wamena. Dandim 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel Infanteri Yoel Sry Liga menekankan pentingnya soliditas TNI-Polri, pendekatan humanis dan persuasif, serta kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Polres Jayawijaya Inspektur Polisi Satu Benyamin Tandipayung menekankan pentingnya koordinasi, keselamatan, dan penanganan potensi gangguan secara terukur sesuai prosedur. Langkah preventif tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan keamanan membutuhkan kesiapsiagaan sekaligus kedisiplinan dalam bertindak.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, meyakini bahwa menjaga keamanan negara sekaligus melindungi keselamatan rakyat adalah dua hal yang saling menguatkan. Melalui perhatian berkelanjutan pada perlindungan warga, penegakan hukum, pemulihan pengungsi, serta jaminan pendidikan dan kesehatan, keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung. Pendekatan ini memperkaya strategi pemerintah untuk memastikan stabilitas Papua yang inklusif, di mana warga dapat kembali hidup damai, produktif, dan terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak.