Komitmen terhadap peningkatan mutu juga tercermin dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan operasional SPPG guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Sudaryono menekankan pentingnya pemanfaatan satuan tugas MBG di daerah, inspeksi langsung, serta saluran pelaporan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan bersama. Ia juga menyatakan bahwa BGN terus membenahi pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran, termasuk melalui pemanfaatan data peserta didik berdasarkan nama dan alamat.
Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai harapan. Pengawasan tidak harus dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik dan memperbaiki kekurangan sejak dini. Pemerintah daerah, sekolah, orang tua, pengelola dapur, pemasok bahan pangan, dan masyarakat dapat berkontribusi melalui pemantauan serta penyampaian masukan yang objektif. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
Dari sisi pembangunan, MBG memiliki arti strategis karena pemenuhan gizi berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak, kesiapan belajar, dan pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Anak-anak yang memperoleh asupan bergizi secara memadai memiliki dukungan yang lebih baik untuk menjalani kegiatan pendidikan dan perkembangan sehari-hari. Meski demikian, manfaat tersebut perlu didukung edukasi mengenai pola makan seimbang, kebersihan diri, serta kebiasaan hidup sehat. Oleh sebab itu, MBG idealnya berjalan beriringan dengan pendidikan gizi di sekolah dan keluarga, sehingga manfaat makanan yang diberikan dapat diperkuat oleh perilaku sehat yang berlangsung di luar waktu pelayanan.