Dukungan terhadap pengembangan koperasi juga datang dari sektor energi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan pasokan listrik yang andal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut Darmawan, PLN tidak hanya mendukung kebutuhan listrik operasional, tetapi juga mendorong koperasi menyediakan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Melalui layanan tersebut, koperasi berpeluang memperoleh tambahan pendapatan, sedangkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan transaksi kelistrikan dengan lebih mudah tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggalnya.
Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menjelaskan bahwa layanan pembayaran daring atau PPOB memungkinkan koperasi menjadi saluran transaksi kelistrikan bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP telah terlibat dalam pengembangan layanan PPOB PLN dengan jumlah transaksi kelistrikan melampaui dua ribu. Capaian ini memperlihatkan bahwa koperasi mulai memiliki peluang untuk berkembang sebagai pusat layanan masyarakat, tidak terbatas pada perdagangan barang kebutuhan pokok. Kolaborasi tersebut perlu diperluas dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, serta kebutuhan warga di setiap wilayah.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan memperkuat agenda ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan koperasi, perluasan akses distribusi pangan, dan kolaborasi dengan PLN menjadi langkah yang patut diapresiasi. Kini masyarakat menunggu manfaat nyata kehadiran Koperasi Merah Putih, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok hingga tumbuhnya pendapatan dan kesempatan usaha di desa. Karena itu, pemerintah, pengelola koperasi, BUMN, dan masyarakat bersama-sama terus mengawal setiap tahap pelaksanaannya. Dengan pengawasan terbuka, pendampingan konsisten, serta pengelolaan yang profesional, Koperasi Merah Putih akan mampu menjadi denyut ekonomi desa yang hidup, mandiri, dan berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik