Di balik percepatan pembangunan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian infrastruktur koperasi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa dukungan tersebut ditempuh untuk menghindari proses tender yang berpotensi rumit dan menimbulkan persoalan hukum hingga menghambat pembangunan. Dengan pendekatan itu, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan pembangunan 35.000 hingga 40.000 unit koperasi sampai akhir tahun. Keberhasilan pembangunan fisik harus diikuti kesiapan pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, pengurus, sistem pencatatan, serta mekanisme distribusinya belum berjalan secara profesional.
Untuk memastikan kesiapan operasional, pemerintah memulai pemantauan serentak pada 15 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari 100 perwakilan lintas kementerian, Pangdam, gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa. Pemeriksaan awal difokuskan pada 8.000 koperasi selama delapan hari guna mengidentifikasi kekurangan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga membentuk posko komando yang beroperasi selama 24 jam di bawah pimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Posko tersebut akan mengawasi operasional selama satu bulan, sementara Zulkifli menerima laporan harian dan siap membantu menyelesaikan hambatan yang muncul di daerah.
Langkah selanjutnya adalah membangun kemampuan masyarakat desa dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang mandiri. Zulkifli mengakui bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi wirausahawan membutuhkan proses dan pendampingan berkelanjutan. Karena itu, Agrinas akan memberikan bimbingan intensif selama satu hingga dua tahun pertama sebelum pengelolaan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada pengurus untuk dijalankan secara mandiri dan profesional. Pendampingan ini penting agar koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi mampu membaca kebutuhan pasar, menyusun perencanaan usaha, mengelola keuangan, dan membangun kepercayaan anggota.