Pemerintah selama setahun terakhir juga mencatat sejumlah capaian yang dapat menjadi modal untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan pada 2025 lebih cepat dari target awal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan dapat berjalan ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama.
Capaian pemerintah tersebut tentu tidak otomatis menghapus risiko bencana, tetapi menunjukkan pentingnya kebijakan yang konsisten, koordinasi lintas lembaga, dan kesiapan menghadapi kondisi yang berubah cepat. Penguatan ketahanan pangan juga memiliki hubungan dengan kesiapsiagaan bencana karena gangguan cuaca dapat berdampak langsung terhadap produksi dan distribusi pangan. Oleh sebab itu, keberhasilan di satu sektor perlu diikuti penguatan sektor lain, terutama pengelolaan air, infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.
Menghadapi cuaca yang tidak menentu bukan pekerjaan pemerintah semata. Masyarakat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, BMKG, dunia usaha, serta komunitas lokal perlu memiliki kesadaran yang sama untuk membaca informasi cuaca dan bertindak lebih awal. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum banjir datang, sebelum air bersih sulit diperoleh, dan sebelum kerusakan akibat longsor meluas.
Dengan memperkuat koordinasi, menjaga lingkungan, mengikuti informasi resmi, serta mendukung kebijakan mitigasi, Indonesia dapat menghadapi risiko bencana dengan lebih tangguh. Kesadaran untuk bertindak lebih awal harus menjadi budaya bersama agar masyarakat tidak hanya bertahan ketika bencana datang, tetapi mampu mengurangi dampaknya sejak jauh hari.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
