Oleh Yuanita Rahmah )*
Perubahan pola musim yang semakin sulit diprediksi menuntut pemerintah dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, terutama ketika memasuki periode musim hujan 2026-2027. Kondisi cuaca yang tidak sepenuhnya mengikuti pola sebelumnya membuat banjir, longsor, kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap pertanian perlu diantisipasi secara lebih terukur.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa karakter hujan pada musim 2026-2027 diperkirakan berada pada kondisi normal, tetapi berlangsung dalam durasi yang lebih pendek. Situasi tersebut justru perlu mendapat perhatian karena hujan dalam waktu singkat dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan longsor.
BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan pola normal. Pengaruh El Nino yang kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) menjadi bagian dari dinamika iklim yang perlu dicermati pemerintah daerah. Sebagian wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember, sedangkan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember, Januari, dan Februari.
Perubahan jadwal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menggunakan pola musim tahun-tahun sebelumnya sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan. Informasi cuaca terbaru harus menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor, kesiapan sarana evakuasi, penguatan komunikasi kebencanaan, sampai perlindungan terhadap sumber air dan lahan pertanian. Sistem peringatan dini juga perlu dipastikan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan karena kecepatan informasi sering menentukan kemampuan warga menyelamatkan diri.
