Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, ketidaksesuaian jumlah pengadaan, pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau indikasi kerugian keuangan desa, publik berharap seluruhnya dapat dijelaskan berdasarkan hasil audit dan bukti yang diperoleh APIP.
Begitu pula apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya kerugian atau pelanggaran sebagaimana dilaporkan, masyarakat juga berharap hal tersebut dapat disampaikan secara resmi agar tidak menimbulkan prasangka berkepanjangan.
Sebab, fungsi pengawasan bukan hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai apakah pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta memastikan program yang menggunakan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Romelus Djobo, menjelaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung di lokasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Romelus kepada media pada Kamis malam, 3 September 2026.
“Kalau ada pengaduan dari masyarakat kita langsung terjun turun dan cek di lokasi. Untuk di Desa Tanglapui Timur itu sudah habis. Nanti besok saya minta data-data ke staf baru saya sampaikan lebih jelas,” kata Romelus sebagaimana diberitakan Victory News.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan lapangan di Desa Tanglapui Timur telah dilakukan dan selanjutnya membutuhkan proses pengumpulan serta pemeriksaan data untuk menyusun kesimpulan pemeriksaan.
Dalam proses audit, apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan desa, penetapan besaran kerugian tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, dokumen, bukti transaksi, kondisi fisik kegiatan serta keterangan pihak-pihak terkait.
Karena itu, sampai laporan hasil pemeriksaan (LHP) resmi diterbitkan, informasi mengenai dugaan penyimpangan maupun kemungkinan kerugian keuangan desa masih harus dipandang sebagai dugaan atau indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Pemeriksaan APIP terhadap pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, realisasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
Hasil audit juga penting untuk memastikan program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima.
Karena itu, publik kini menunggu tindak lanjut Irda Kabupaten Alor terhadap hasil pemeriksaan di Desa Tanglapui Timur.
Apabila proses pemeriksaan dan verifikasi telah selesai, masyarakat berharap Irda dapat menyampaikan hasilnya secara resmi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya hasil pemeriksaan resmi, maka masyarakat dapat mengetahui secara jelas apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Desa, bentuk permasalahannya, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan, serta apabila memang terbukti terdapat kerugian keuangan desa, berapa nilai kerugian yang harus dipulihkan.
Sampai hasil pemeriksaan resmi diterbitkan, seluruh dugaan terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Tanglapui Timur tetap merupakan informasi yang masih dalam proses verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. (*)
