Terlalu Lamban, Publik Minta Irda Alor Segera Tuntaskan Audit Dana Desa Tanglapui Timur

Dalam pemeriksaan tersebut, APIP tidak hanya memeriksa dokumen administrasi. Tim juga melakukan verifikasi langsung di lapangan dengan mendatangi rumah warga penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil, termasuk memastikan bantuan yang tercatat dalam dokumen benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejumlah alat pertanian yang disalurkan kepada masyarakat juga diperiksa, antara lain mesin potong rumput, cangkul, parang, mesin semprot dan bibit padi.

Selain itu, Tim APIP turut meminta keterangan dari penerima manfaat terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Untuk program ketahanan pangan berupa bantuan ternak, pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap ternak yang telah disalurkan kepada masyarakat, antara lain ayam potong, bebek dan babi.

Khusus ternak babi, tim melakukan pemeriksaan fisik dengan mengukur tinggi dan panjang badan ternak. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk mencocokkan kondisi ternak yang diterima masyarakat dengan dokumen pengadaan dan spesifikasi yang tercantum dalam perencanaan.

Dalam proses pemeriksaan, terdapat perbedaan keterangan mengenai jumlah dan nilai pengadaan ternak babi pada tahun anggaran 2025.

Kepala Desa Tanglapui Timur, Thomas Mokoni, sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah ternak babi yang direalisasikan sebanyak 11 ekor dengan total alokasi anggaran sebesar Rp167 juta.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, supplier Frans Buce Boling memberikan keterangan berbeda. Menurut keterangannya, jumlah ternak babi yang sebenarnya dalam pengadaan tersebut sebanyak 16 ekor dengan total nilai pengadaan mencapai Rp176 juta.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diverifikasi oleh APIP melalui pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada para pihak.

Verifikasi diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen pengadaan, bukti pembayaran dan pertanggungjawaban, jumlah barang atau ternak yang direalisasikan serta kondisi fisik bantuan yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan data tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk penyimpangan sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.

Publik Minta Ada Kepastian Hasil Pemeriksaan

Masyarakat berharap proses audit yang telah dilakukan sejak 1 September 2026 dapat segera memasuki tahap akhir sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian.

Pos terkait