Dari sisi penegakan hukum, langkah aparat untuk mengejar pelaku merupakan bagian penting dalam menghadirkan keadilan. Polisi telah memeriksa saksi yang selamat dan mengantongi ciri-ciri terduga pelaku. Olah tempat kejadian perkara juga menemukan tiga selongsong peluru serta jejak darah yang dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan. Fakta-fakta tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti sehingga proses hukum terhadap pelaku memiliki dasar yang kuat.
Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikan bahwa pengejaran terhadap pelaku tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat. Ketegasan tidak berarti mengabaikan prinsip hukum dan HAM. Sebaliknya, tindakan tegas yang terukur dan berdasarkan hukum justru menjadi cara untuk menunjukkan bahwa negara mampu melindungi warga sekaligus menjaga standar kemanusiaan dalam penanganan konflik.
Peristiwa Jayawijaya harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di seluruh wilayah rawan konflik Papua. Tidak boleh ada pembenaran terhadap pembunuhan warga yang tidak terlibat dalam kekerasan. Perbedaan pandangan politik, tuntutan kelompok, ataupun alasan apa pun tidak dapat menjadi legitimasi untuk menghilangkan nyawa manusia.
Pada akhirnya, wajah nyata pelanggaran HAM bukan hanya terlihat dari jumlah korban, tetapi dari hilangnya hak paling mendasar, yakni hak untuk hidup dan menjalani kehidupan tanpa rasa takut. Tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya telah menjadi korban dari kekerasan yang seharusnya tidak terjadi. Karena itu, pengusutan tuntas terhadap pelaku, perlindungan terhadap masyarakat sipil, dan pemulihan rasa aman harus menjadi prioritas. Tanah Papua membutuhkan pembangunan dan perdamaian, bukan siklus kekerasan yang terus menjadikan masyarakat sipil sebagai korban. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap warga, termasuk mereka yang bekerja di pelosok Papua, memiliki hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan mengabdi tanpa ancaman kekerasan.
