KALABAHI, WARTAALOR.COM — Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, untuk lebih fokus menangani berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor pertanian.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Alor, Joni Tulimau, menilai sektor pertanian menjadi salah satu sektor strategis yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan program kerja Pemerintah Kabupaten Alor, termasuk program Tripalawa, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membenahi sektor pertanian secara terencana dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Joni Tulimau dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Jumat (4/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Alor Iskandar Lakamau tidak hadir karena masih dalam masa pemulihan akibat sakit. Sementara Wakil Bupati Rocky Winaryo sedang berada di luar daerah. Pemerintah daerah dalam rapat paripurna tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli.
Joni yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Alor menegaskan bahwa Wakil Bupati perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengkoordinasikan penanganan berbagai persoalan daerah, khususnya program yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Alor apabila dikelola dengan baik. Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian.
“Fokus urus persoalan-persoalan daerah dan masalah masyarakat. Program Tripalawa bisa terlaksana apabila sektor pertanian terurus dengan baik. Wilayah potensial pertanian harus diidentifikasi dan direncanakan secara tersistem. Yang menjadi persoalan adalah minimnya ketersediaan air,” ungkap Joni.
Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor itu mengatakan, persoalan infrastruktur pendukung pertanian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana baru, tetapi juga menyangkut pemeliharaan dan optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia.
Ia menyoroti masih banyak embung dan bendungan di Kabupaten Alor yang mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat pula infrastruktur pengairan yang belum berfungsi secara optimal karena jaringan irigasinya tidak tersambung hingga ke lahan pertanian masyarakat.
Joni mencontohkan keberadaan embung di wilayah Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur. Menurut dia, meskipun embung telah tersedia, saluran irigasi yang menghubungkan sumber air dengan lahan pertanian masyarakat belum tersambung secara optimal.
